APa prilaku masyarakat indonesia dalam menyikapi orde baru

Era Orde Baru
Indonesia sebagai Dunia ketiga / negara berkembang juga tidak terlepas dari intervensi dan dominasi negara pertama / negara maju. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa idiologi developmentalisme pada era orda baru betul-betul diadopsi dan dikembangkan melalui mekanisme kontrol ideologi, sosial dan politik yang canggih. Untuk melindungi ideology pembangunan tersebut Pemerintah menegakkan berbagai pendekatan. Beberapa peraturan dan perundangan yang dihasilkan di era orde baru yang memperkuat posisi negara sekaligus memperlemah posisi politik masyarakat, diantaranya adalah:
· Inpres Nomor 6 Tahun 1970 tentang monoloyalitas bagi pegawai negeri kepada Golkar,
· Keputusan MPR Tahun 1971 tentang Konsep masa mengambang yang membatasi kegiatan partai politik hanya sampai di aras Kabupaten,
· Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang fusi Partai yang hanya memperbolehkan adanya tiga partai politik yaitu: PPP, Golkar dan PDI,
· Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang meletakkan birokrasi pemerintahan yang berada pada aras terbawah dibawah kontrol Departemen Dalam Negeri sepenuhnya,
· Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1981 yang memasukkan LMD (semula merupakan organisasi partisipasi masyarakat) kedalam kontrol Departeman Dalam Negeri,
· Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila yang memberi wewenang penuh bagi Departemen Dalam Negeri untuk mengontrol semua organisasi massa.

Masih banyak lagi upaya-upaya untuk memperlemah peran masyarakat seperti: memperkokoh organisasi militer sampai tingkat Kecamatan dan menempatkan seorang militer untuk setiap Desa (Babinsa), Menggeser pemilihan lurah yang dilakukan secara demokratis dan menggantikan dengan penempatan seorang militer sebagai Kepada Desa. Dan berbagai aturan yang penyeragaman wadah asosiasi sosial dengan penerapan asas tunggal Pancasila, untuk mempermudah melakukan kontrol, seperti : satu-satunya organisasi buruh yang boleh berdiri hanya SPSI, Menciptakan KUD sebagai satu-satunya Koperasi yang diizinkan operasi ditingkat Kecamatan, dan seterusnya. Bahkan dari kebijakan penyederhanaan Partai berakibat pada pemusatan kekuasaan, sebab Presiden sebagai mandatris MPR yang merupakan pimpinan birokrasi sekaligus menjadi Pimpinan tertinggi ABRI adalah Ketua Dewan Pembina Golkar sebagai Partai Pemenang Pemilu yang penuh rekayasa dan tentu mayoritas di parlemen.
Dengan demikian, di era orde baru ini merupakan era pemberangusan hak–hak sipil dan politik rakyat. Di Era orde baru ini dilakukan proses-proses depolitisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan seluruh sumberdaya ekonomi, sosial, politik rakyat dirampas. Dalam melakukan perubahan semua kekuatan sosial politik yang potensial seperti : Petani, Buruh, wartawan, intelektual disatukan sedemikian rupa agar mudah dikontrol dan memiliki pandangan yang sama tentang pembangunan.