Ips kelas 9 Mengapa Soekarno Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ? yang tau bantuin donk
Sejarah
NoviSinta19
Pertanyaan
Ips kelas 9 " Mengapa Soekarno Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ? " yang tau bantuin donk
1 Jawaban
-
1. Jawaban haqinnazili
karena kegagalan badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai melakukan sidang pada 10 November 1956, tapi hingga tahun 1958 konstituante belum berhasil UUD yang diharapkan. Sementara itu, kalangan masyarakat yang berpendapat untuk kembali ke UUD 1945 semakin kuat. Menanggapi hal tersebut, Ir.Soekarno lalu memberi amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Pada tahun 30 Mei 1959, Konstituante melakukan pengambilan suara.
Hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu 269 suara setuju kembali ke UUD 1959 dan 199 tidak setuju kembali ke UUD 1945. Walau suara yang setuju untuk kembali ke UUD 1945 lebih banyak namun harus dilakukan pengambilan suara kembali karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis dan sebagainya adar dapat mengesahkan keputusan. Pada tanggal 1-2 Juni 1959, pengambilan suara ulang dilakukan. Namun pengambilan suara ini kembali gagal mencapai kuorum dan untuk meredam kemacetan, konstituante memutuskan reses yaitu masa pemberhentian sidang parlemen yang ternyata adalah akhir dari upaya untuk menyusun UUD. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, presiden mengeluarkan dekrit dala upacara resmi di Istana Merdeka.
Atau lebih jelasnya berikut ini adalah alasan atau latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD sehingga Indonesia terbawa ke jurang kehancuran akibatIndonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap.Situasi politik yang makin kacau dan burukTerganggunya stabilitas nasional akibat konflik antar partai politik.Banyaknya partai dalam parlemen yang memiliki pendapat berbeda dan selalu berusaha menghalalkan segala cara agar tujuan partai politiknya tercapai.UUD yang menjadi pelaksanaan pemerintah belum berhasil dibuat sedangkan UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.Terjadinya pemberontakan yang menjurus ke gerakan separatisme.