Apa yang menjadi alasan pemisahan TNI dan POLRI

Pemisahan TNI Polri Menyisakan Banyak Masalah Kecemburuan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas kesejahteraan yang diperoleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), merupakan salah satu pemicu terbesar munculnya pertikaian kedua lembaga tersebut. Untuk mengantisipasinya, pemerintah harus segera melakukan politik anggaran yang lebih berpihak kepada TNI. Ini harus dilakukan semata-mata agar anggota TNI bisa berkonsentrasi kepada tugas dan tanggungjawabnya, tanpa memuikirkan lagi masalah ekonomi bagi keluarganya.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan makalahnya pada acara Dialog Pilar Negara. Acara tersebut berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, pada Senin (25/3). Tema yang dibahas dalam dialog,  itu adalah Menata Hubungan TNI Polri. Selain Lukman, dialog juga menghadirkan nara sumber Jaleswari Pramodhawardani (Pengamat militer LIPI) dan Adrianus Meliala (kriminolog).  

Selain persoalan kesenjangan kesejahteraan, menurut Lukman masalah perundang-undangan menyangkut kedua lembaga, itu sejak dilakukan pemisahan keduanya juga belum rampung. Ada beberapa pasal dalam UU yang menyangkut TNI Polri yang belum selaras. Sehingga berpretensi menimbulkan gejolak  berkepanjangan.

Namun, Lukman menolak  jika persoalan itu menjadi alasan menganulir pemisahan TNI Polri yang sudah berjalan selama ini. Pemisahan keduanya, menurut Lukman sudah berada pada jalur yang benar. Namun, perlu dilakukan penyempurnaan agar dibelakang hari tidak menimbulkan masalah.

Sementara Adrianus Meliala menganggap ada persoalan lain yang menyebabkan munculnya pertikaian TNI Polri, selain masalah kesejehteraan. Persoalan itu, menurutnya terlihat pada kasua kerusuhan di Ogan Kemiring Ulu yang melibatkan TNI dengan polisi. Dan bukan hanya masalah kesejahteraan saja.

Kesepahaman yang terlihat terjadi dikalangan petinggi TNI dan Polri kata Adrianus, belum sepenuhnya merembes ke bawah. Sehingga ketegangan antara TNI dan Polri masih mungkin akan terus terulang.  Karena  konflik diantara kedua institusi itu, selalu terjadi di kalangan anggota di bawah.

Sedangkan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan banyak spekulasi yang  berkembang terkait hubungan TNI Polri. Ini semua terjadi karena proses pemisahan TNI dan Polri yang dilaksanakan pada era reformasi belum sepenuhnya selesai. Sehingga  pemisahan itu menimbulkan ekses yang berkepanjangan, dan terus terjadi hingga kini.

Sayangnya, ekses-ekses yang selama ini terjadi tidak diselesaikan secara tuntas. Dan hanya dilakukan secara ad hock, sehingga menyisakan tumpukan masalah yang kian lama kian berkembang. Sehingga secuil apapun persoalan bisa menjadi pemantik pecahnya kerusahan dikalangan TNI Polri.

TNI bertugas dalam bidang pertahanan negara, sedangkan PORLI bertugas dalam bidang keamanan masyarakat.