bagaimana cara belanda mengisi kekosongan uang setelah voc dibubarkan?

Sistem tanam paksa
Pada tahun 1830 pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan Van den Bosch ke Indonesia sebagai gubernur jenderal. Van den Bosch memiliki tugas pokok mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas keuangan negara Belanda yang kosong. Van den Bosch mengusulkan kebijakan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) pada tahun 1830. Kebijakan ini berdasar asumsi bahwa desa di Jawa berutang kepada pemerintah. Utang itu diukur senilai 40% dari hasil panen desa yang bersangkutan. Tanaman itu antara lain nila, kopi, tembakau, teh, tebu, dan kakao. Di Jawa Barat sistem tanam paksa yang khusus menanam kopi disebut preanger stelsel. Aturan dalam cultuurstelsel dikenal dengan Stelsel Van den Bosch. Kebijakan ini menandai kembalinya sistem verplichte laveranties yang dijalankan pada masa VOC. Verplichte laveranties artinya kewajiban rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Pada scat itu juga diberlakukan politik pintu terbuka, yaitu pemerintah Belanda membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada tahun 1854 dikeluarkan Regerings Regelment (RR). Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa gubernur jenderal boleh menyewakan tanah dengan ketentuan yang akan ditetapkan dengan ordonansi. Kelompok liberal yang berperan sebagai pengusaha dan pemilik modal berada di belakang keluarnya undang-undang tersebut. Tujuannya agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom). Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya penjualan tanah dna penyewaan karena tanah adat dan kas desa tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan. Selain tujuan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah.

Ketentuan Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Lembaran Negara Tahun 1843 No. 22 antara lain isinya sebagia berikut :

1)    Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk

2)   Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima bagian

3)   Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi

4)   Tanah yang digunakan menanam tanaman wajib tidak melebihi luas lahan menanam padi

5)   Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Jika hasil yang diperoleh lebih dari yang ditaksir, lebihnya diserahkan kepada penduduk

6)   Gagal panen ditanggung pemerintah asal penyebabnya bukan karena kurang rajinnya penduduk

7)   Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa, sedangakan pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen berjalan baik dantepat pada waktunya.

melakukan tanam paksa